UJIAN NASIONAL DAN TOLOK UKUR KEBERHASILAN PENDIDIKAN NASIONAL

UJIAN NASIONAL DAN TOLOK UKUR KEBERHASILAN

PENDIDIKAN NASIONAL

Oleh: Haarrr

www.haarrr.wordpress.com

Apakah Ujian Nasional bisa menjadi tolok ukur keberhasilan pendidikan nasional kita?

Jawabannya tentu saja bisa, tapi bukan satu-satunya dan apalagi menjadi tolok ukur utama. Jawaban “bisa” pun harus dengan catatan bahwa Ujian Nasional dilaksanakan dengan jujur, adil, transparan, dan memiliki akuntabilitas. Pertanyaan mendasar kemudian adalah: “Apakah ujian nasional selama ini sudah dilaksanakan seperti itu?” Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa Ujian Nasional masih dipenuhi dengan kecurangan dan ketidakadilan.

Bangsa kita masih suka sok, suka gagah-gagahan dengan program yang muluk-muluk. Ini fakta. Realitas. Sebuah contoh yang sekarang lagi jadi pembicaraan ialah Sertifikasi Guru. Program yang sungguh indah itu ternyata sampai sekarang masih terseok-seok. Ketika Program tersebut digulirkan, perangkat teknis dan aturan baku ternyata belum siap mengatasi masalah di lapangan. Belum lagi masalah ketersediaan dana untuk mem-back up pelaksanaan Sertifikasi Guru. Maka jangan heran jika pada akhirnya hanya menciptakan ketidakefektifan proses belajar-mengajar. Tenaga pendidik fokus pada sertifikasi. Kecemburuan pun muncul. Saling mencurigai adanya ‘permainan’ dalam penyeleksian. Di lingkungan guru dan dinas timbul persekongkolan, manipulasi, serta konglomerasi dalam meng-goalkan calon peserta. Hasilnya, jangan heran jika kemudian muncul ‘kecurigaan’ bahwa Sertifikasi adalah trik politik untuk menggaet massa berkaitan dengan kepemimpinan nasional. Wacana Sertifikasi selesai 2014, merupakan magnet yang mampu menyedot seluruh perhatian tenaga pendidik. Bisakah kita betul-betul menyelesaikannya, sementara saat ini saja masih amburadul. Apakah anggaran negara sudah siap, sementara selama ini pembayaran yang sudah lolos sertifikasi pun sering terlambat?

Kenapa kita tidak jujur, ketika memang belum mampu seharusnya mengaku saja belum mampu. Kenapa kita tidak jujur, ketika memang dana belum cukup seharusnya mengaku saja belum cukup. Tidak perlu sok, tidak perlu gagah-gagahan jika hanya sekedar untuk melakukan pembohongan publik.

Bagaimana dengan pelaksanaan Ujian Nasional?

Sejak awal dimulainya Ujian Nasional 2003 silam, Ujian Nasional telah menciptakan kontroversi, pembohongan berjamaah, serta tentu saja sakit hati bagi orang-orang jujur. Sudah jadi rahasia umum bahwa berkaitan dengan ujian nasional muncullah yang namanya ‘tim sukses’, ‘tim kelulusan’, tim mafia UN, dan tim-tim serupa yang intinya ialah mengakali Ujian Nasianal agar siswa lulus.

Kenyataan di lapangan juga membuktikan bahwa yang jadi bulan-bulanan akhirnya pihak sekolah. Dari atas, pihak sekolah “ditarget” harus lulus – kalau perlu – 100%. Ini menyangkut kredebilitas dinas pendidikan, menyangkut nama baik daerah (Kabupaten/Kota), yang tentu saja berkaitan dengan jabatan. Dari bawah, pihak orang tua siswa, juga menekan hal serupa, kalau perlu dengan ancaman pembakaran sekolah kalau tidak lulus anaknya. Dari segi gengsi sekolah, apalagi sekolah swasta, jangan berharap mendapat siswa baru kalau UN-nya jeblok. Maka, muncullah yang namanya les tambahan, bimbel, dan lain-lain meski ujung-ujungnya yang ujian sebenarnya adalah guru. Supaya kelihatan jujur, ditugaskanlah Tim Independen meski akhirnya ketahuan Tim Independen adalah bagian dari tim sukses. Kalaupun ada tim independen yang jujur, akhirnya juga tak berdaya apa-apa ketika mengetahui adanya kecurangan.

Jika berdasarkan angka-angka, maka bolehlah kita berbangga dengan hasil ujian nasional. Kenaikan nilai standar minimal kelulusan relatif tidak mempengaruhi jumlah siswa yang lulus setiap tahunnya. Saat pertama kali digelar (UAN 2003), standar nilai minimal kelulusan adalah 3,01. Tahun 2004 menjadi 4,01. Berikutnya, tahun 2005 naik menjadi 4,25. Sedangkan UN 2006 nilai rata-rata minimal 4,51. Tahun 2007 menjadi 5,00. Untuk Ujian Nasional 2008, syarat kelulusan lebih terperinci, yakni: a) Memiliki nilai rata-rata minimal 5,25 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam UN (Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA), dengan tidak ada nilai di bawah 4,25; atau b) Memiliki nilai minimal 4,00 pada salah satu mata pelajaran, dengan nilai tiga mata pelajaran lainnya minimal 6,00.

Jika pelaksanaan Ujian Nasional terus amburadul seperti tahun-tahun lalu dimana banyak terjadi kecurangan dan rekayasa sistematis, seperti pembocoran soal dan peran guru dalam menjawab soal, maka biarpun nilai standar minimal kelulusan 9,0 tidak akan menjadi masalah. Pihak sekolah pasti akan selalu menemukan cara untuk merekayasa bagaimana bisa meluluskan siswanya.

Hal lain yang perlu diperhatikan terhadap perangkat dan teknis Ujian Nasional adalah azas ’adil’. Dalam hal ini menyangkut soal UN. Tentu saja, tidak bisa menyamaratakan bobot soal. Antara Sekolah Standar Internasional dengan Standar Nasional haruslah berbeda tingkat kesulitannya. Sekolah Unggulan dengan Sekolah ’Pinggiran’ pasti berbeda. Antara sekolah di kota dengan di pedalaman pasti tidak sama. Di sinilah seharusnya dimaksimalkan fungsi dinas pendidikan dalam meng-evaluasi dan melakukan pemetaan kualitas pendidikan di daerah masing-masing. Demikian halnya dengan materi soal. Kenyataan selama ini, banyak item soal yang tidak sesuai dengan level siswa. Ada soal yang sebenarnya cocok diujikan untuk SMA, ternyata untuk SMP. Ada juga soal yang melenceng atau tidak tercakup dalam SKL. Oleh sebab itu, pembuat soal seharusnya mengetahui betul kondisi di lapangan, sejauh mana siswa menguasai materi. Tidak percaya? Coba simak beberapa soal UN reading Bahasa Inggris SMP. Ada beberapa teks yang kosakatanya sebenarnya mengacu pada siswa SMA.

Yang terakhir ialah adanya transparansi, mulai dari anggaran biaya UN dan hasil UN. Maksud dari transparansi anggaran agar jangan sampai Ujian Nasional dijadikan sebagai proyek lahan basah. Sedangkan transparansi hasil UN, ialah bukti konkrit skor di LJK. Sebaiknya LJK dikembalikan ke peserta dan diumumkan kunci jawaban resmi versi Depdiknas. Sehingga pihak sekolah dan peserta ujian bisa menerima hasil tersebut yang kemudian dijadikan evaluasi untuk mengantisipasi UN tahun-tahun berikutnya.

Jika Ujian Nasional sudah dilaksanakan secara jujur, adil dan transparan, maka hasil Ujian Nasional bisa dijadikan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pendidikan. Kenapa hanya salah satu? Ya, sebab tolok ukur yang utama ialah keberhasilan dalam hal memperbaiki moralitas bangsa, dan itu tentu saja berhubungan dengan sikap jujur, adil dan transparan.

Download artikel “Ujian Nasional dan Tolok Ukur Keberhasilan Pendidikan Nasional”__versi pdf,  klik di sini >>>…

*******

Advertisements

One response to “UJIAN NASIONAL DAN TOLOK UKUR KEBERHASILAN PENDIDIKAN NASIONAL

  1. Artikel yang cukup bermanfaat sob

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s