Perpres 52 Tahun 2009: Penghasilan Tambahan untuk Guru PNS

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2009, Tentang penghasilan tambahan bagi guru PNS yang belum mendapatkan tunjangan profesi / belum sertifikasi. Besarnya, Rp 250.000 per-bulan, terhitung sejak 1 Januari 2009. Tambahan penghasilan ini akan berhenti jika guru yang bersangkutan di kemudian hari lulus sertifikasi (mendapatkan tunjangan profesi) atau diangkat dalam jabatan struktural.

Perpres tersebut ditetapkan di Jakarta, 1 Desember 2009.

Download Perpres No 52 Th. 2009 (pdf), klik di sini>>>…

Pendapat saya, berkaitan dengan Perpres No 52 Th.2009 tersebut,  sebaiknya untuk sementara program sertifikasi dihentikan dan dievaluasi. Melihat kenyataan carut-marut masalah di lapangan pada proses dan implementasi sertifikasi, ternyata program sertifikasi telah menjadi problem tersendiri bagi dunia pendidikan kita. Bukannya memecahkan masalah, tapi malah menimbulkan masalah baru. Untuk kesejahteraan guru, sebaiknya dengan aturan seperti Perpres ini. Semua guru PNS mulai dari jenjang TK sampai SMA mendapatkan tambahan penghasilan Rp. 250.000 per-bulan. Ya, merata dan tidak ada efek kecemburuan maupun birokratisme administratif yang bertele-tele.

Program sertifikasi, bukanlah program yang matang.  Masih mentah dan belum sepenuhnya applicable dalam meng-cover masalah real di lapangan. Beberapa contoh tentang kendala sertifikasi di antaranya, ketersediaan anggaran, perangkat aturan yang belum mampu menjawab permasalahan di sekolah atau di lapangan, serta munculnya efek kecemburuan yang ujungnya mempengaruhi mental guru dalam mengajar. Belum ada penelitian valid yang menyatakan bahwa kualitas guru dan cara mengajarnya meningkat setelah guru bersangkutan lolos sertifikasi.

Nah, jika memang pemerintah belum siap, entah itu anggaran maupun hal-hal teknis lainnya, sebaiknya peningkatan kesejahteraan guru lewat program sertifikasi dihentikan / dievaluasi. Sebagai gantinya, cukup dengan kenaikan gaji seperti Perpres No.52 tersebut. Merata, tidak menimbulkan kecemburuan, dan juga tidak ada proses mengurus yang bertele-tele, yang rawan kolusi dan kecurangan.