Tag Archives: Profesi

Tetap Melanjutkan Kurikulum 2013; Jam Mengajar Tidak Diakui?

image surat edaran dirjen pend dasar dan menengah_ penetapan sekolah k 13Melihat kondisi bahwa banyak sekolah yang bersikeras tetap menggunakan Kurikulum 2013, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nampaknya mulai bertindak. Beberapa di antaranya yaitu melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, serta bekerjasama dengan Mendagri dengan mengeluarkan Surat Edaran untuk para Bupati dan Walikota.

Hal pokok yang tercantum dalam surat edaran tersebut adalah penegasan kembali tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 (KTSP) dan Kurikulum 2013, yang garis besarnya adalah “sekolah yang baru mulai melaksanakan K13 di semester ganjil 2014/2015, maka kembali ke Kurikulum 2006 mulai semester genap 2014/2015. Sedangkan sekolah yang sudah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 semester (sejak semester ganjil 2013/2014) bisa tetap menggunakan Kurikulum 2013″. Namun kenyataan di lapangan, banyak sekolah pada kategori baru melaksanakan satu semester, tetap ngotot menggunakan K13 dengan berbagai macam dalih yang dilandasi kepentingan-kepentingan tertentu (selengkapnya, silahkan baca di: http://soehaarrr.com/2015/01/15/permendikbud-1602014-tidak-dihiraukan-banyak-sekolah-tetap-lanjut-k13/).

Salah satu faktor yang membuat sekolah dan guru tetap mempertahankan Kurikulum 2013 ialah alokasi jam mengajar. Pada tingkat SMP misalnya, ada beberapa pelajaran yang jamnya bertambah, yaitu: Bahasa Indonesia menjadi 6 jam per-minggu, Matematika menjadi 5 jam, IPA menjadi 5 jam, PKn 3 Jam, Pend. Agama 3 jam, Penjaskes 3 jam dan Seni-Budaya 3 jam. Bagi guru-guru yang telah lulus program sertifikasi/ penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG), struktur alokasi jam mengajar tersebut mempermudah dalam memenuhi syarat sebagai penerima TPG, yaitu minimal 24 jam per-minggu. Guru-guru penerima TPG tidak perlu lagi mencari tambahan jam mengajar di sekolah-sekolah lain.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah No. 233/C/KR/2015 Tanggal 19 Januari 2015, maka sekolah dan guru, khususnya penerima TPG, harus berhati-hati. Mengapa? Dalam Surat Edaran tersebut dinyatakan bahwa “pengaturan implementasi kurikulum akan diintegrasikan dengan sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)”. Tentu saja, di Dapodik semua sekolah telah terdata/terklasifikasi: kategori sekolah harus Kurikulum 2006 dan sekolah yang boleh Kurikulum 2013. Yang jadi masalah, jika sekolah kategori Kurikulum 2006 tapi “ngotot” meng-input data dengan struktur alokasi jam mengajar Kurikulum 2013, bisa jadi yang diakui/valid adalah alokasi jam mengajar Kurikulum 2006 (KTSP), misalnya untuk tingkat SMP: Bahasa Indonesia 4 jam, Matematika 4 jam, IPA 4 jam, PKn 4 jam, Agama 2 jam, Penjaskes 2 jam dan Seni-Budaya 2 jam. Akibatnya, jam mengajar yang terlanjur 24 jam (di struktur K 13) menjadi berkurang/tidak cukup, karena yang diakui adalah alokasi jam Kurikulum 2006.

Nah, bagi sekolah-sekolah yang masuk kategori seperti itu, sebaiknya para guru bermusyawarah dengan mempertimbangkan faktor Dapodik. Kalaupun ada intervensi dari, misalkan, Dinas Pendidikan setempat, yang jadi sandaran utama harus tetap Dapodik. Kenapa? Yang berwenang dalam menerbitkan SKPT Guru adalah Dapodik. Proses input data ke sistem Dapodik bersifat langsung, online dari Operator sekolah ke Dapodik. Untuk keamanan dan terjaminnya validitas jumlah jam mengajar, sebaiknya menggunakan alokasi jam Kurikulum 2006 (KTSP).

Berikut ini Surat Edaran yang bisa menjadi rujukan berkaitan dengan apakah harus tetap lanjut K 13 atau kembali ke KTSP:

Advertisements

Pencairan Tunjangan Profesi Guru Triwulan IV 2014

image pencairan tunjangan profesi guruBerdasarkan informasi yang berhasil dihimpun soehaarrr.com, sampai Bulan Januari 2015 ini, masih banyak Pemerintah Daerah yang belum mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk Triwulan 4 Tahun 2014 (Periode Oktober – Desember 2014). Seperti pada triwulan sebelumnya, pembayaran TPG kembali molor. Solusi atas keterlambatan pencairan dan problematika seputar program sertifikasi guru, harus menjadi salah satu prioritas program kerja Kemdikbud di era Kabinet Kerja sekarang ini, agar masalah klasik tersebut tidak selalu terulang.

Jika mengacu pada PMK Nomor 61/PMK.07/2014, pencairan TPG Triwulan 4 2014, seharusnya sudah selesai pada Desember 2014.

Khusus untuk Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pencairan TPG Triwulan 4 / 2014, mulai dibayarkan Senin, 12 Januari 2015.

***