Tag Archives: Sertifikasi Guru

Permendikbud 160/2014 Tidak Dihiraukan; Banyak Sekolah Tetap Lanjut K13

image pasal 1 permendikbud 160-2014Meskipun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 160 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Kurikulum 2006 dan 2013 telah ditetapkan, ternyata pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permendikbud tersebut. Masih banyak sekolah yang tetap melanjutkan Kurikulum 2013 (K13) dengan berbagai macam alasan.

Padahal dalam Permendikbud No 160 Tahun 2014 tersebut sangatlah jelas acuan bagi sekolah yang diperbolehkan tetap menggunakan K13. Pasal 1 menyatakan bahwa “sekolah yang baru mulai melaksanakan K13 di semester ganjil 2014/2015, maka kembali ke Kurikulum 2006 mulai semester genap 2014/2015”. Dengan kata lain, sekolah yang baru melaksanakan K13 satu semester, seharusnya kembali menggunakan Kurikulum 2006 (KTSP) untuk semester genap 2014/2015.

Kenyataannya, banyak sekolah yang tidak menghiraukan Permendikbud tersebut dan kompak menyatakan sikap tetap melanjutkan pelaksanaan Kurikulum 2013. Beberapa diantaranya dengan disertai pernyataan tertulis bahwa sekolahnya siap, baik itu dari segi fasilitas maupun kualitas pengajar dalam melaksanakan K13.

Pertanyaannya kemudian ialah: “Mengapa Permendikbud tersebut tidak dilaksanakan, bahkan seperti ada semacam pembangkangan dan perlawanan? Ada apa dibalik itu?”

Ya, tentu jawabannya, secara umum, jelas… faktor kepentingan. Yang pertama, kepentingan daerah. Dalam bingkai Otonomi Daerah, tarik ulur kewenangan antara pusat (Kemendikbud) dan daerah (Kota/pemkab) selalu terjadi. Kurikulum 2013 bukan hanya soal seperangkat aturan pembelajaran, tetapi juga terkait dengan dana, dengan anggaran… yang ujung-ujungnya tentu saja proyek. Mulai proyek pengadaan buku, media, sampai dengan pelatihan-pelatihan guru. Nah, ketika semuanya sudah direncakan, dianggarkan atau sebagian dana sudah dicairkan, kemudian tiba-tiba dibatalkan… jelas banyak pihak yang merasa dirugikan. Maka diusahakanlah agar K13 tersebut tetap dilanjutkan. Caranya? Sederhana saja. Dinas pendidikan daerah tinggal instruksikan saja ke bawah. Kepala sekolah dan guru sebagian besar ber-status PNSD. Siapa atasannya? Lebih bertaji mana, antara pemerintah daerah/ kepala dinas pendidikan dengan Kemdikbud?

Sedangkan faktor kepentingan dari pihak sekolah dan guru, terkait dengan alokasi jam mengajar. Pada K13, misal di tingkat SMP, jumlah jam bertambah. Dengan demikian Tunjangan Profesi Guru (TPG) pun aman, karena syarat minimal 24 jam menjadi mudah terpenuhi. Guru-guru penerima TPG tidak perlu pusing lagi mencari jam tambahan di sekolah lain.
Selain itu, banyak kalangan pendidik yang berpendapat bahwa Kurikulum 2013 ujung-ujungnya juga nanti diterapkan. Cepat atau lambat, K13 tetap diberlakukan. Jadi buat apa dihentikan kalau pada akhirnya nanti dipakai lagi?

Menyikapi hal tersebut, maka Kemendikbud harus segera melakukan verifikasi terhadap sekolah-sekolah pada kategori pasal 1 dari Permendikbud 160/2014. Apakah sikap sekolah yang tetap melanjutkan Kurikulum 2013 betul-betul karena sudah siap terhadap K13 ataukah hanya karena faktor-faktor kepentingan di atas? Jangan sampai, regulasi selevel Peraturan Menteri hanya jadi sebatas himbauan saja, atau bisa jadi dianggap angin lalu.
***

Advertisements

Pencairan Tunjangan Profesi Guru Triwulan IV 2014

image pencairan tunjangan profesi guruBerdasarkan informasi yang berhasil dihimpun soehaarrr.com, sampai Bulan Januari 2015 ini, masih banyak Pemerintah Daerah yang belum mencairkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk Triwulan 4 Tahun 2014 (Periode Oktober – Desember 2014). Seperti pada triwulan sebelumnya, pembayaran TPG kembali molor. Solusi atas keterlambatan pencairan dan problematika seputar program sertifikasi guru, harus menjadi salah satu prioritas program kerja Kemdikbud di era Kabinet Kerja sekarang ini, agar masalah klasik tersebut tidak selalu terulang.

Jika mengacu pada PMK Nomor 61/PMK.07/2014, pencairan TPG Triwulan 4 2014, seharusnya sudah selesai pada Desember 2014.

Khusus untuk Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pencairan TPG Triwulan 4 / 2014, mulai dibayarkan Senin, 12 Januari 2015.

***

Pencairan Tunjangan Sertifikasi Guru Triwulan III Tahun 2014

image jadwal pencairan tunjangan sertifikasi guru 2014Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tunjangan Sertifikasi Guru untuk Triwulan 3 (Bulan Juli – September) 2014, molor dari jadwal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 61 Tahun 2014. Seperti triwulan sebelumnya, keterlambatan pencairan menjadi masalah klasik yang sepertinya sudah dianggap biasa.

Padahal, PMK Nomor 61/PMK.07/2014 Pasal 5 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan pembayaran atau Pencairan Tunjangan Profesi (TP) atau Sertifikasi guru PNS kepada masing-masing guru setelah diterima di rekening kas Umum Daerah secara triwulanan, yaitu:
  • Pencairan Tunjangan Profesi/Sertifikasi Triwulan 1 paling lambat pada bulan April 2014;
  • Pencairan Tunjangan Profesi/Sertifikasi Triwulan 2 paling lambat pada bulan Juli 2014;
  • Pencairan Tunjangan Profesi/Sertifikasi Triwulan 3 paling lambat pada bulan Oktober 2014;
  • Pencairan Tunjangan Profesi/Sertifikasi Triwulan 4 paling lambat pada bulan Desember 2014.

Sampai berita ini ditulis (6 November 2014), hampir seluruh pemerintah daerah belum ada yang mencairkan TPG triwulan 3. Padahal dana dari Kas Umum Negara telah disalurkan ke Kas Umum Daerah mulai September lalu. Alasan utama yang menjadi penyebab keterlambatan pencairan ke rekening guru penerima TPG tersebut di antaranya seputar terbitnya SKPT dan tidak validnya data di Dapodik, serta belum selesainya masalah pengembalian TPG triwulan sebelumnya.

Khusus untuk Pemerintah Kabupaten Maros, yang biasanya menjadi daerah tercepat dalam mencairkan TPG, untuk triwulan 3 ini ternyata juga terlambat. Rencananya, Pencairan mulai dilaksanakan hari Senin, 10 November 2014, dengan alokasi anggaran Rp. 27.494.239.000,- (Lihat lampiran PMK 61 Th 2014, hal. 31).
(Download PMK No. 61 Tahun 2014 Tentang TPG, silahkan klik di sini»…)

Kab. Maros: Tercepat dalam Pencairan Gaji ke-13 dan Sertifikasi Guru

bupati_maros_ hatta_rahmanDalam hal pencairan gaji untuk PNS, Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, kembali menjadi kabupaten yang tercepat dalam membayarkan gaji ke-13 dan pencairan sertifikasi guru triwulan ke-2 (April-Juni) 2014.

Gaji ke-13 untuk PNS lingkup Pemerintah Kabupaten Maros, mulai dibayarkan sejak Senin, 14 Juli 2014 dengan jumlah keseluruhan dana Rp 28,77 Miliar. Sedangkan gaji untuk sertifikasi guru triwulan ke-2 tahun 2014, mulai dibayarkan Rabu, 23 Juli 2014 dengan alokasi anggaran mencapai Rp 23 Miliar.

Beberapa waktu yang lalu, sejak tanggal 11 Juli 2014, Pemkab Maros juga telah membayarkan gaji untuk tunjangan guru mengaji, imam desa dan imam masjid untuk triwulan ke-2 dengan total dana hampir Rp 1 Miliar. Jumlah guru mengaji yang menerima sebanyak 1500 orang, imam mesjid sebanyak 600 orang, imam desa/kelurahan sebanyak 103 orang dan pendeta/pastor sebanyak 16 orang.

Berkaitan dengan pencairan gaji ke-13 dan sertifikasi guru, Bupati Maros, Ir. H. M. Hatta Rahman, MM., menghimbau agar para PNS dan guru semakin profesional dalam bertugas serta jangan terlalu boros selama Bulan Ramadhan dan jelang lebaran 2014.

Sebagai informasi tambahan, beberapa prestasi yang diraih Pemerintah Kabupaten Maros dua tahun belakangan ini diantaranya yaitu meraih Innovative Government Award (IGA) tahun 2013 untuk kategori Tata Kelola Pemerintahan, Piala Adipura 2014 (untuk kedua kalinya), dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2014 dari BPK RI.
***